Jumat, 06 April 2018

AA YKPN: Etika Bisnis dan Profesi


ETIKA BISNIS
Etika bisnis adalah standar dan prinsip-prinsip organisasi yang digunakan sebagai pedoman dalam membuat perencanaan dan keputusan bisnis, termasuk pedoman dalam kegiatan operasional organisasi.

Alasan tentang Pentingnya Etika dalam Pelaksanaan Bisnis:
  1. Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk menccari profit (keuntungan), bisnis juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, sehingga masyarakat juga berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis.
  2. Untuk menciptakan kepuasan konsumen yang semakin kritis terhadap kualitas pelayanan, keamanan produk, dan pelestarian lingkungan.
  3. Untuk memenuhi tuntunan shareholder tentang kepatuhan terhadap standar pelestarian lingkungan.
  4. Untuk menjaga akseptabilitas dan keberlangsungan organisasi.
  5. Etika bisnis dapat menentukan kemakmuran ekonomi.
Tanggungjawab Sosial suatu Organisasi terhadap Lingkungannya:
Suatu organisasi harus menyadari bahwa apapun yang dilakukannya merupakan reaksi atas tuntutan dari lingkungan. Sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, maka organisasi bisnis perlu memiliki tanggungjawab bahwa yang dilakukannya membawa ke arah perbaikan lingkungan masyarakat pada umumnya.

Tanggungjawab Sosial suatu Organiasi terhadap Masyarakat Luas:
  1. Public Health Issues Mencegah / mengendalikan produksi barang-barang yang berbahaya. Misalnya: vaksin, alkohol, steroids (doping dan sejenisnya).
  2. Protecting the Environment Memanfaatkan sumber daya manusia yang berasal dari masyarakat sekitar dan menggunakan sumber daya tersebut secara efisien.
  3. Recyling  Mendaur ulang limbah sebelum dibuang, sehingga pencemaran bisa dihindari atau pengolahan ulang material untuk dimanfaatkan kembali.
  4. Developing the Quality of the Workforce  Peningkatan kualitas dari keseluruhan tenaga kerja melalui pendidikan dan pendekatan-pendekatan baru proses bisnis.
  5. Corporate Philanthropy (bantuan sosial) Pemberian pengobatan gratis, memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar, memberikan bantuan peralatan dan produk, mengadakan kegiatan donor darah, dan bantuan lain yang berguna bagi masyarakat.
Tanggungjawab Sosial suatu Organisasi terhadap Konsumen:
  1. The Right to Be Safe (Hak Atas Keamanan) Tuntutan memproduksi barang-barang yang aman untuk digunakan dan dikonsumsi, serta menyediakan barang dan jasa yang berkualitas.
  2. The Right to Be Informed (Hak Mendapatkan Informasi) Tuntutan untuk menghindari iklan yang menyesatkan (memberikan informasi yang benar terkait dengan barang dan jasa yang akan dijual), serta penyediaan pelayanan konsumen yang efektif.
  3. The Right to Choose (Hak Untuk Memilih) Tuntutan untuk memberikan kemampuan kepada konsumen untuk memilih produk atau jasa yang diinginkan (tidak boleh ada pemalsuan).
  4. The Right to Be Heard (Hak Untuk Didengar) Tuntutan untuk memberi ruang yang cukup kepada konsumen untuk mengkomplain kepada perusahaan (perusahaan harus menerima kritik dan saran dari konsumen), baik secara langsung maupun melalui pihak lain.
Tanggungjawab Sosial suatu Organisasi terhadap Karyawan:
  1. Workplace Safety (Keamanan Lingkungan Kerja) Perusahaan harus memastikan bahwa tempat kerja aman bagi karyawan. Misalnya: memeriksa mesin dan peralatan guna memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik.
  2. Quality of Life Issues (Kualitas Hidup) Adanya keseimbangan kerja dan keluarga melalui fleksibelitas jam kerja, bantuan kepedulian anak, dan regulasi tertentu.
  3. Ensuring Equal Opportunity on the Job (Kesetaraan Kesempatan di Lingkungan Kerja) Adanya kesamaan peluang kepada semua pegawai, tanpa ada diskriminasi (baik diskriminasi usia maupun diskriminasi gender).
GCG (Good Corporate Governance)
Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholders pada umumnya.
Alasan GCG Penting dalam Pengelolaan Organisasi, antara lain:
  1. Untuk menambah dan memaksimalkan nilai perusahaan guna memenangkan kompetisi Global.
  2. Untuk menghindari fraud (kecurangan) dan KKN.
  3. Untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan.
GOVERNANCE SYSTEMS
 Sistem secara keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional antara bagian-bagian dan hubungan fungsional dari keseliruhan, sehingga hubungan ini menciptakan ketergantungan antara bagian-bagian yang terjadi jika satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhan.
Jadi, Governance Systems adalah sistem yang dirancang untuk memastikan efektifitas dan efisiensi implementasi / penerapan Ethical Governance.

Contoh Kasus:
SP JICT Ingatkan Pelindo II Soal Tata Kelola PerusahaanJAKARTA - Konflik antara Serikat Pekerja International Container (JICT) dan  Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino belum selesai. 
Konflik tersebut terkait dengan perpanjangan kerja sama atau konsesi JICT antara Pelindo II dan Hutchison Port Holdings (HPH).
Bahkan sebelumnya, SP JICT telah melaporkan tentang dugaan adanya penyimpangan dalam kerja sama itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  (Baca:Dirut Pelindo II Dilaporkan ke KPK)
Dalam siaran persnya, SP JICT menegaskan alasan pekerja JICT menentang perpanjangan konsesi bukan karena anti-asing atau alasan remunerasi.
“Melainkan prosesnya tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG),” kata  Ketua Umum SP JICT Nova Hakim dalam siaran persnya, Senin (19/10/2015). 
Nova juga menduga ada pelanggaran GCG termasuk dugaan pelanggaran UU pelayaran dan tiga surat menteri serta satu surat Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dalam izin konsesi itu. 
Menurut dia, seharusnya Pelindo II mengedepankan kepentingan nasional saat memperpanjang HPH di JICT. “Sesungguhnya JICT layak dikelola mandiri. Baik SDM dan teknologi sudah sangat memadai,” katanya, 
Nova mengatakan proses perpanjangan JICT dilakukan terburu-buru dan tidak melalui tender yang ditegaskan Pelindo melalui iklan di media massa. 

(Sumber: https://nasional.sindonews.com/read/1054391/13/sp-jict-ingatkan-pelindo-ii-soal-tata-kelola-perusahaan-1445252060)

Analisis Kasus:
            Berdasarkan kasus tersebut, terkait dengan perpanjangan kerja sama atau konsesi JICT antara Pelindo II dan Hutchison Port Holdings (HPH) bahwa SP JICT menegaskan alasan pekerja JICT menentang perpanjangan konsesi bukan karena anti-asing atau alasan remunerasi. Menurut Ketua Umum SP JICT, Nova Hakim mengatakan bahwa proses perpanjangan JICT dilakukan terburu-buru dan tidak melalui tender yang ditegaskan Pelindo melalui iklan di media massa.
            Sebaiknya, proses perpanjangan kerja sama tersebut dilakukan dengan strategi / perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan suatu konflik. Karena tanpa strategi akan mengakibatkan Corporate Governance / Tata Kelola Perusahaan yang buruk atau tidak sesuai dengan tujuan. Strategi yang buruk (CG yang buruk) akan membuat perusahaan menghadapi kesulitan dalam memenuhi tanggungjawab ekonomi dan etika terhadap stakeholders, termasuk pemegang saham dan karyawan.

COSO (Committee Of Sponsoring Organizations)
 Tujuan utama COSO adalah untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut.
COSO terdiri dari berbagai Asosiasi Profesi, seperti:
  1. AAA (the American Accounting Association) merupakan suatu badan profesional yang mencurahkan pada problem pendidikan akuntansi, pengembangan teori akuntansi, dan pembentukan prinsip-prinsip akuntansi.
  2. AICPA (the American Institute of Certified Public Accountants) merupakan suatu organisasi profesional dalam bidang akuntansi publik yang keanggotaannya hanya bagi akuntan publik terdaftar saja.
  3. IIA (the Institute of Internal Auditors) merupakan organisasi induk dari profesi audit internal.
  4. IMA (the Institute of Management Accountants)
  5. FEI (the Financial Executive Institute)
SPI (Sistem Pengendalian Interen)
↪ Struktur organisasi yang meliputi metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi serta mendorong efisiensi operasional yang digunakan di dalam perusahaan.
Peran Penting SPI, antara lain:
  1. Membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi.
  2. Menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan dan keterbatasan personel, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan.
  3. Membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit yang akan diterapkan.
  4. Membantu auditor dalam memastikan efektifitas.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Entri yang Diunggulkan

AA YKPN : Tanggungjawab Akuntan Pajak

Akuntan pajak mempunyai beberapa tanggung jawab kepada publik. Tanggung jawab akuntan pajak bukan untuk kepalsuan dalam suatu kewajiban p...

Postingan Populer